topmetro.news – Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengimbau PT Sorik Marapi Geotermal Power (SMGP) perusahaan panas bumi yang memiliki WKP di Desa Sibanggor Tonga dan beberapa desa lain di Kabupaten Mandailing Natal untuk terus bekerjasama dengan Pemkab Madina membangun daerah, terutama mendukung perekonomian daerah sekitar wilayah kerjanya.
Dadan menyampaikan hal ini di kantornya di bilangan Cikini Jakarta pusat ketika menerima audensi Staf Khusus Bupati Madina Bidang Ekonomi dan Pembangunan Irwan H Daulay, Kamis (23/2/2023) kemarin.
Dalam pertemuan itu, Dadan juga menjelaskan kondisi terakhir operasional perusahaan panas bumi tersebut pascainsiden yang menimbulkan korban keracunan bagi sejumlah masyarakat yang sudah berproduksi secara penuh sampai unit 3 dengan suplai mencapai 150 MWatt ke grid PLN.
Dan saat ini pihak SMGP sudah dapat izin kembali melakukan operasional sebagaimana biasa untuk mencapai target sebagaimana kontrak sampai unit lima nantinya dengan total kapasitas terpasang 240 MWatt
Dalam pertemuan itu Dadan yang datang bersama Kasubdit Keteknikan dan Pengawasan Roy Chandra Harahap juga mengharapkan ke depan agar tidak terjadi lagi insiden yang merugikan masyarakat sekitar WKP. Karena sebenarnya, usaha panas bumi ini mestinya lebih aman dari jenis pembangkit listrik yang lain. Meskipun dalam kenyataan ada saja kecelakaan yang terjadi karena faktor alam maupun persoalan teknis di lapangan akibat kesalahan manusia.
“Ke depan kita akan terus mengevaluasi dan melakukan perbaikan-perbaikan. Sehingga insiden yang sama, yang merugikan semua pihak dapat kita minimalisir,” ujar Dirjen EBTKE Kementerian ESDM itu.
Kepemilikan
Dalam pertemuan itu juga terungkap bahwa SMGP ternyata sedang berupaya menjual kepemilikannya kepada perusahaan lain. Dari informasi terakhir, sudah ada sepuluh perusahaan swasta dalam dan luar negeri yang menyatakan minat. Serta sedang melakukan negosiasi.
Dadan juga menuturkan, upaya peralihan kepemilikan KS Orka sebagai pemilik saham mayoritas pada SMGP tidak menyalahi ketentuan. Dan itu boleh dalam bentuk B to B (Business to Business). Sepanjang calon pemilik memenuhi syarat kompetensi sesuai aturan dan kontrak.
Kemudian ketika Irwan bertanya mengapa KS Orka berusaha menjual sahamnya, Dadan lebih lanjut menjelaskan kemungkinan karena insiden demi insiden yang terjadi belakangan ini. Di mana itu menurutnya sangat menggangu operasional perusahaan.
Hal ini tentunya sangat logis meskipun sebenarnya sangat disayangkan karena sudah berproduksi. Dan tinggal menyelesaikan dua unit lagi (unit 4 dan 5) dengan kapasitas terpasang nantinya sebesar 240 MWatt. Dan berdasarkan hasil eksplorasi terbaru, dapat mencapai 300 MWatt.
Saham
Sementara itu Stafsus Bupati Madina Irwan Daulay kepada topmetro.news menjelaskan, bahwa dalam pertemuan tersebut sebagaimana pesan Bupati Madina, meminta pihak KemenESDM memediasi kepada Manajemen SMGP agar Pemkab Madina memperoleh kepemilikan saham di usaha panas bumi tersebut. Atau menaikkan bonus produksi tanpa terlalu kaku menafsirkan UU yang menetapkan maksimal kepemilikan asing 95% dan bonus produksi sejumlah 0.5%.
Karena menurut mantan dosen FT Unimed ini, melalui upaya negosiasi, banyak solusi yang bisa jadi kesepakatan. Sehingga keberadaan usaha panas bumi ini dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi Kabupaten Madina, khususnya bagi warga sekitar.
“Tidak banyak yang dapat Pemkab Madina lakukan untuk mendorong perekonomian masyarakat dan perbaikan infrastruktur khususnya di sekitar WKP PT SMGP karena keterbatasan anggaran. Oleh karena itu dengan negosiasi, maka saham dan bonus produksi pendapatan daerah akan semakin besar. Dan pastinya sebagian akan kita gunakan untuk membangun perekonomian dan infrastruktur di sekitar WKP,” pungkas Irwan yang juga berprofesi sebagai pengembang properti ini.
Lalu sesuai amanah Bupati dalam pertemuan itu juga meminta pihak KemenESDM memfasilitasi pembicaraan dengan PT Supraco. Yakni pemilik 5% saham SMGP untuk sebagian diserahkan kepada Pemkab Madina dalam bentuk ‘Goodwill’.
Karena yang paling berhak memiliki saham lokal tersebut adalah Pemkab Madina. Dan ini terjadi, karena pada saat lelang WKP, kepemimpinan sebelumnya tidak terpikirkan untuk memilikinya. Sehingga akhirnya pihak Supraco yang mengambilnya. “Oleh karena itu saham ini sebenarnya wajib milik Pemkab Madina bagaimanapun upayanya, karena ini amanah rakyat kepada pemerintah setempat,” tegas Irwan menyampaikan sikap Bupati Madina.
LPJU TS
Dalam pertemuan yang sangat akrab tersebut sembari menikmati udara terbuka di Lantai 2 Gedung Ditjen EBTKE di Bilangan Cikini Jakarta Pusat, Irwan menjelaskan kepada media ini, bahwa Pemkab Madina juga mengusulkan kepada Dirjen EBTKE Dadan Kusnadi untuk tahun ini mendapatkan jatah Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (LPJU TS) di beberapa lokasi di Madina.
Irwan menjelaskan LPJU TS ini sangat perlu untuk penerangan di malam hari di perkotaan dan pemukiman penduduk. Juga pada lokasi-lokasi yang belum teraliri jalur PLN. “Sesuai arahan Bupati Madina, secara bertahap LPJU konvensional akan kita gantikan dengan tenaga surya. Selain untuk mendukung program nasional zero emition, juga menghemat anggaran daerah yang belakangan ini tekor dari jumlah pajak jalan umum,” katanya.
Karena program ini berupa dana aspirasi dari anggota Komisi VII DPR RI, Dadan berjanji mendukung usulan tersebut. Serta akan membicarakannya dengan Lambok Sinaga, anggota Fraksi Partai Golkar Dapil Sumut II. Ia juga menyarankan pihak Pemkab Madina juga ikut mengusulkan kepada Lambok Sinaga. “Karena sesuai aturan, mereka yang menentukan titik LPJU TS-nya. Baru kemudian dibangun oleh Kementerian ESDM,” ujar Dadan.
Sebagai informasi, tahun ini Sumut mendapat jatah 400 titik LPJU TS. Di mana Madina diharapkan mendapatkan setidaknya 150 unit. “Dan untuk tahun berikutnya secara bertahap mendapatkan porsi tambahan. Sehingga seluruh lampu jalan di Madina menggunakan tenaga surya,” sebut Irwan mengakhiri.
reporter | Jeffry Barata Lubis
